Negeri ini konon berdiri atas nama rakyat. Namun setiap hari kita justru menyaksikan rakyat diperlakukan bak musuh di mata penguasa. Pemerintah berkoar soal kesejahteraan, polisi berkoar soal keamanan, tetapi realitas di lapangan justru sebaliknya: rakyat miskin terus ditindas, sementara pejabat dan aparat semakin pongah.
Saya tidak habis pikir, polisi yang mestinya disebut pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat kini lebih sering berwajah bengis. Gas air mata, pentungan, dan intimidasi seolah menjadi bahasa resmi mereka kepada rakyat yang bersuara.
Bahkan hari ini mereka menggunakan alat yang dibeli dari hasil pajak rakyat untuk membunuh rakyatnya sendiri. Bukankah ini keji? Bukankah ini bukti bahwa seragam lebih sering dipakai untuk menakut-nakuti ketimbang melindungi?
Pemerintah pun tak kalah munafik. Mereka menutup mata terhadap praktik brutal aparatnya, seakan kekerasan adalah hal biasa. Padahal, setiap peluru karet, setiap pukulan, setiap teriakan rakyat yang dipaksa bungkam adalah noda yang semakin menggerogoti legitimasi kekuasaan.
Pertanyaan sederhana: untuk siapa pemerintah bekerja? Untuk siapa polisi bersenjata? Jika jawabannya bukan untuk rakyat, maka mereka tidak lebih dari sekumpulan algojo kekuasaan yang memeras keringat rakyat hanya demi melayani kepentingan elit dan oligarki.
Kita bisa melihat betapa hukum ditegakkan dengan wajah timpang. Ketika rakyat kecil terlilit utang, mereka segera digelandang tanpa belas kasih. Tetapi ketika pejabat menilep miliaran uang, polisi mendadak lupa cara bergerak. Keadilan di negeri ini bukan lagi buta, tapi sudah dipasung oleh kepentingan.
Ironisnya, setiap kritik dilabeli ancaman terhadap negara. Padahal, apa arti negara tanpa rakyat? Negara ini berdiri karena rakyat, bukan karena pejabat yang gemar bersandiwara di depan kamera. Polisi yang menindas rakyat sama artinya dengan melawan ruh dari republik itu sendiri.
Lebih menjijikkan lagi ketika aparat berdalih, “kami hanya menjalankan perintah.” Dalih macam apa itu? Sejak kapan manusia kehilangan nurani hanya karena instruksi atasan? Bukankah setiap manusia bertanggung jawab pada moralnya? Kekejian atas nama tugas tetaplah kekejian.
Rakyat sudah terlalu sering jadi korban. Mereka diusir dari tanahnya demi proyek yang katanya pembangunan. Mereka dipukul ketika menuntut haknya. Mereka diintimidasi ketika bersuara. Sampai kapan penderitaan ini dibiarkan? Apakah pemerintah hanya peduli pada gedung-gedung mewah, sementara darah rakyat dianggap tak berharga?
Kita muak dengan slogan-slogan murahan yang diumbar di baliho dan pidato. “Polri presisi”, “pemerintah pro-rakyat” semua hanya pepesan kosong jika faktanya rakyat terus dicekik. Tidak ada presisi tanpa keadilan. Tidak ada pro-rakyat jika suara rakyat terus dipaksa bungkam.
Kekuasaan bukanlah warisan. Kekuasaan bukan pula panggung sandiwara untuk menipu rakyat. Kekuasaan adalah amanah, dan setiap amanah yang dikhianati akan berubah menjadi kutukan. Jika pemerintah dan polisi terus mengkhianati rakyat, jangan salahkan bila kepercayaan publik benar-benar terkubur.
Dan ingat, hilangnya kepercayaan rakyat adalah bencana yang lebih besar daripada demonstrasi apa pun. Ketika rakyat sudah tidak percaya lagi pada negara, semua yang dibangun dengan susah payah bisa runtuh dalam sekejap. Legitimasi bukan lahir dari senjata, tapi dari keadilan.
Inilah saatnya pemerintah dan polisi bercermin. Apakah mereka masih manusia yang punya nurani, atau sekadar mesin kekuasaan yang haus darah rakyat? Sejarah akan mencatat: mereka yang berwajah keji akan tumbang oleh suara rakyat. Dan suara rakyat, bagaimana pun caranya, tidak akan pernah bisa dibungkam.
